Jumat, 25 September 2015 | 14:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (25/9/2015).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewajibkan pemilik gedung
untuk memasang CCTV (kamera pengawas) serta menyerahkan IP Adress kepada
Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya.
"Sehingga kalau terjadi apa-apa, bisa kami telusuri dengan polisi. Orang ini lari ke mana atau ke mana," kata Basuki.
Hal ini diungkapkan Basuki ketika menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2015, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (25/9/2015).
Begitu pemilik gedung melaporkan adanya peristiwa yang terjadi di gedung mereka, maka Pemprov DKI dapat melacak larinya penjahat di sana.
Basuki menegaskan Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Dia mengaku ingin membuat para pemilik gedung aman tinggal di Jakarta.
"Kami lumpuhkan penjahatnya dan kami sudah taruh banyak sekali penembak jitu dengan motornya yang cepat bisa bergerak. Ini akan meningkatkan nilai kehidupan Bapak dan Ibu," kata Basuki.
Kewajiban ini, lanjut dia, juga untuk memenuhi permintaan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian. Permintaannya adalah menghubungkan sistem CCTV di ruang privat, seperti di kantor dengan sistem di Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.
Oleh karena itu, lanjut Basuki, Kapolda mengimbau Pemprov DKI segera membuat peraturan gubernur atau peraturan daerah yang mengatur perihal tersebut.
"Kami sudah bicarakan semuanya dengan Kapolda, jadi nanti semua kantor-kantor kan rata-rata sudah punya CCTV. Bagaimana CCTV itu bisa kami dapatkan aksesnya oleh Polda," kata Basuki.
Pemprov DKI Jakarta juga telah sepakat membangun command center (pusat kendali) Ibu Kota bersama Polda Metro Jaya. Rencananya, anggaran pembangunan command center bakal dialokasikan dalam APBD 2016.
DKI juga akan memberikan jaringan internet infrastruktur fiber optik kepada pihak kepolisian agar seluruh sektor kepolisian bisa terkoneksi dengan sistem online. Melalui fiber optik yang dipasang, pengawasan tidak hanya terpusat di Polda, tetapi juga hingga polisi subsektor.
"Sehingga kalau terjadi apa-apa, bisa kami telusuri dengan polisi. Orang ini lari ke mana atau ke mana," kata Basuki.
Hal ini diungkapkan Basuki ketika menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2015, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (25/9/2015).
Begitu pemilik gedung melaporkan adanya peristiwa yang terjadi di gedung mereka, maka Pemprov DKI dapat melacak larinya penjahat di sana.
Basuki menegaskan Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Dia mengaku ingin membuat para pemilik gedung aman tinggal di Jakarta.
"Kami lumpuhkan penjahatnya dan kami sudah taruh banyak sekali penembak jitu dengan motornya yang cepat bisa bergerak. Ini akan meningkatkan nilai kehidupan Bapak dan Ibu," kata Basuki.
Kewajiban ini, lanjut dia, juga untuk memenuhi permintaan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian. Permintaannya adalah menghubungkan sistem CCTV di ruang privat, seperti di kantor dengan sistem di Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.
Oleh karena itu, lanjut Basuki, Kapolda mengimbau Pemprov DKI segera membuat peraturan gubernur atau peraturan daerah yang mengatur perihal tersebut.
"Kami sudah bicarakan semuanya dengan Kapolda, jadi nanti semua kantor-kantor kan rata-rata sudah punya CCTV. Bagaimana CCTV itu bisa kami dapatkan aksesnya oleh Polda," kata Basuki.
Pemprov DKI Jakarta juga telah sepakat membangun command center (pusat kendali) Ibu Kota bersama Polda Metro Jaya. Rencananya, anggaran pembangunan command center bakal dialokasikan dalam APBD 2016.
DKI juga akan memberikan jaringan internet infrastruktur fiber optik kepada pihak kepolisian agar seluruh sektor kepolisian bisa terkoneksi dengan sistem online. Melalui fiber optik yang dipasang, pengawasan tidak hanya terpusat di Polda, tetapi juga hingga polisi subsektor.
mantap
ReplyDelete